Palmoil.id, Jakarta-Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono secara resmi membuka Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta.
Forum strategis ini mempertemukan Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Aliansi Petani Indonesia (API), Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Indonesian Human Right Committee for Social Justice (IHSC), dan Sawit Watch.
Dalam sambutannya, Menkop menekankan pentingnya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II sebagai pijakan utama dalam melahirkan rekomendasi nyata untuk mempercepat pembentukan badan usaha koperasi serta meretas jalan hilirisasi perkebunan rakyat.
“Besar harapannya Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat yang kedua ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan langkah percepatan modernisasi dan hilirisasi perkebunan rakyat,” ujar Menkop, Senin (21/9/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Ketua Umum SPI Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit Sabarudin, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman, Direksi LPDB Koperasi, Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) Prof. Yudi Aziz, serta para pimpinan organisasi petani, koperasi perkebunan, dan peserta konferensi.
Menkop memaparkan adanya ketimpangan yang masih membayangi tata kelola industri kelapa sawit nasional.
“Melalui forum ini, koperasi yang punya kebun sawit kita dorong untuk tidak berhenti di pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) saja, tetapi juga memiliki pabrik Crude Palm Oil (CPO) sendiri,” tegas Menkop.
Ia mencontohkan keberhasilan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang kini mengoperasikan pabrik CPO berkapasitas 45 ton per jam.
Praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi oleh jaringan kelompok tani lainnya melalui pendampingan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) serta inkubasi manajemen dari kalangan akademisi dan alumni Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN).
Ketua Umum SPI Henry Saragih menegaskan bahwa Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum krusial untuk memastikan tanah objek reforma agraria (TORA)—khususnya dari pelepasan kawasan hutan dan bekas konsesi—benar-benar dikelola oleh perkebunan rakyat melalui wadah koperasi yang mandiri.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” tegas Henry.
Henry menambahkan, dukungan Kementerian Koperasi dalam memfasilitasi gelaran konferensi ini menjadi pijakan penting bagi konsolidasi organisasi petani untuk mengintegrasikan penguasaan tanah dengan model bisnis yang berkelanjutan.
Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II ini dijadwalkan berlangsung dengan menghadirkan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Bappenas, serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan bersama.
