Palmoil.id, Jakarta-Peringatan Hari Tani Nasional menyoroti kembali peran petani kelapa sawit dalam rantai pasok industri nasional.
Di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas global dan perlunya peningkatan produktivitas lahan, langkah konkret korporasi dalam mendampingi petani swadaya dan plasma dinilai menjadi salah satu solusi utama.
Salah satu entitas yang tengah mengintensifkan upaya kemitraan ini adalah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo.
Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Prof. Budi Mulyanto, mengingatkan bahwa postur industri sawit nasional saat ini masih sangat bergantung pada kondisi perkebunan rakyat. Hal ini menjadi tantangan mendesak, terutama terkait agenda hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.
“Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua,” ujar Prof. Budi baru-baru ini.
Ia menegaskan, kondisi tanaman yang menua akan berdampak langsung pada penurunan produktivitas TBS (Tandan Buah Segar) secara nasional.
“Kalau tidak diremajakan, maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” tambahnya.
PTPN IV PalmCo sebagai subholding BUMN perkebunan yang terbentuk pada Desember 2023 lalu mengambil posisi tidak hanya sebagai fasilitator peremajaan lahan, tetapi juga sebagai offtaker (penyerap) hasil panen.
Terhitung sejak 2024, 2025 Hingga Agustus 2026, pabrik-pabrik kelapa sawit milik PalmCo mencatat telah menyerap sedikitnya 8,42 juta ton TBS dari kebun sawit rakyat. Penyerapan ini memberikan kepastian pasar bagi petani di tengah dinamika harga industri.
Langkah penyerapan hasil panen tersebut berjalan beriringan dengan akselerasi program edukasi dan penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) agar petani dapat segera mengakses dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Komitmen pendampingan ini terekam jelas dalam rekam jejak realisasi Rekomtek perusahaan selama tiga tahun terakhir.
Pada 2024, PalmCo berhasil mendampingi petani sawit Program PSR seluas 13.493 hektare, yang kemudian melonjak signifikan pada 2025 dengan capaian 23.188 hektare.
Konsistensi tersebut terus dipertahankan pada tahun ini, di mana hingga Agustus 2026, perusahaan telah mendampingi 49.077,94 hektare kebun rakyat di berbagai wilayah operasionalnya.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan bahwa perusahaan mengadopsi sistem single management atau manajemen tunggal dalam mendampingi petani. Melalui sistem ini, kebun milik rakyat dikelola dengan standar yang setara dengan kebun inti milik perusahaan.
“Kami memastikan bahwa petani tidak berdiri sendiri. Kami hadir untuk mendampingi mereka dari proses administrasi awal untuk peremajaan kebun, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang setara dengan standar kebun inti, hingga memberikan jaminan penyerapan TBS dengan harga yang adil,” kata Jatmiko.
Menurutnya, skema ini tidak hanya menguntungkan petani dari sisi peningkatan produktivitas, tetapi juga menjaga stabilitas rantai pasok bahan baku CPO bagi pabrik-pabrik pengolahan milik perusahaan.
Pendekatan kemitraan terintegrasi ini mendapat respons positif dari asosiasi petani di daerah. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Indonesia, Setiyono, menilai kemitraan yang dibangun PTPN IV PalmCo bersama KUD dan petani mampu menyelesaikan sejumlah hambatan klasik di tingkat akar rumput.
“Bagi kami para petani sawit, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bukan sekadar program untuk mengganti tanaman tua dengan tanaman baru. Lebih dari itu, PSR adalah harapan baru bagi petani,” ujar Setiyono.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa tolak ukur keberhasilan program kemitraan dan peremajaan ini tidak hanya dilihat dari aspek kelancaran agronomi.
Menurut Setiyono, keberhasilan PSR harus tercermin dalam peningkatan produktivitas kebun, pendapatan keluarga, penguatan kelembagaan petani, serta terciptanya masa depan perkebunan sawit rakyat yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
