Palmoil.id, Jakarta- Bangkok-Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mendorong mobilisasi investasi swasta di sektor kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas.
Investasi perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada pengembangan seluruh rantai nilai industri, termasuk penguatan kapasitas pekebun rakyat dan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam kegiatan Plantation360: Mobilizing Private Capital for More and Better Jobs yang diselenggarakan oleh EDS16 dan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) di Bangkok, Thailand, Selasa (13/10/2026).
Menkeu menegaskan bahwa kelapa sawit merupakan bagian penting dari perekonomian Indonesia, mulai dari ekonomi perdesaan dan industri manufaktur hingga sektor pangan dan energi.
Indonesia memiliki lebih dari 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit, dengan sekitar 41% di antaranya dikelola oleh pekebun (smallholders).
Kondisi ini menunjukkan bahwa masa depan industri sawit berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Karena itu, peningkatan produktivitas perkebunan yang telah ada menjadi prioritas agar pendapatan pekebun dapat meningkat tanpa menambah tekanan terhadap kawasan hutan.
“Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar modal yang dapat kita mobilisasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ke mana modal tersebut mengalir dan apa hasil yang dapat dicapai. Jika kita ingin kelapa sawit berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif, modal swasta harus mampu menjangkau seluruh rantai nilai (value chain), termasuk membantu pekebun memperoleh akses yang lebih baik terhadap pembiayaan, teknologi, pasar, dan pengetahuan,” ujar Menkeu.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Menkeu menekankan tiga langkah utama. Pertama, menjadikan keberlanjutan sebagai bagian dari daya tarik investasi.
Indonesia mendorong hilirisasi melalui pengembangan produk pangan berbasis pertanian, oleokimia, biomaterial, serta investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi produk.
Pengembangan energi berbasis sawit, termasuk implementasi B50, green diesel, sustainable aviation fuel (SAF), pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil), dan bensin berbasis bahan baku pertanian (farm-based gasoline), juga menjadi bagian dari upaya memperluas nilai tambah industri.
Kedua, memperkuat peran pemerintah dan lembaga pembiayaan pembangunan untuk membuka peluang investasi yang belum dapat dikelola sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
Instrumen berbagi Risiko (risk sharing), bantuan teknis, dan penyiapan proyek dapat membantu menarik modal swasta untuk peremajaan perkebunan rakyat, penguatan ketertelusuran rantai pasok (traceability), dan pengembangan industri hilir.
Dalam hal ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mendukung penguatan sektor melalui peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan keterampilan, penelitian, dan infrastruktur.
Dukungan tersebut perlu dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab secara fiskal.
Ketiga, memastikan pekebun rakyat menjadi bagian integral dari model bisnis industri sawit.
Pekebun tidak hanya berperan sebagai pemasok di ujung rantai nilai, tetapi juga sebagai produsen dan wirausaha yang memiliki potensi untuk berpartisipasi lebih jauh dalam pengembangan industri.
Dengan demikian, investasi di sektor sawit dapat membuka peluang kerja yang lebih produktif, meningkatkan keterampilan, memperbaiki kondisi kerja, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Peluang tersebut juga mencakup bidang agribisnis, logistik, pengolahan, layanan digital, serta rekayasa dan teknologi.
Menkeu juga menegaskan bahwa penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja berkualitas harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Penegakan hukum yang kredibel diperlukan untuk memastikan kegiatan perkebunan berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Sejak Februari 2025, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah menertibkan dan mengembalikan 6,2 juta hektare kawasan hutan yang sebelumnya digunakan secara tidak sah, termasuk untuk aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan dan memperkuat kredibilitas industri sawit Indonesia dalam menerapkan prinsip keberlanjutan.
Menkeu menekankan bahwa pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan tidak seharusnya dipandang sebagai dua tujuan yang bertentangan.
Melalui investasi yang tepat, peningkatan produktivitas, penguatan peran pekebun rakyat, dan pengembangan industri hilir, sektor kelapa sawit dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Indonesia meyakini bahwa perdebatan mengenai kelapa sawit perlu bergerak melampaui pilihan sederhana antara pembangunan dan keberlanjutan. Kita harus menunjukkan bahwa keduanya dapat saling memperkuat. Itulah potensi nyata dari Plantation360,” jelas Menkeu.
