Palmoil.id, Solo- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan akan terus bersinergi dengan pemerintah yang berkeadilan.
Komitmen dan langkah-langkah tersebut menjadi sikap tegas asosiasi para pengusaha sawit dalam rangka turut berkontribusi memperkuat ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan.
“Ini mencerminkan tekad bersama bahwa industri kelapa sawit Indonesia harus terus menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan nasional, baik untuk mendukung swasembada pangan maupun energi,” ujar Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional GAPKI 2026 yang diadakan di Solo, 20-22 Mei 2026 yang dihadiri Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa, Kemenko Bidang Perekonomian RI, Dida Gardera.
Menurut Eddy, komitmen GAPKI tersebut dilakukan dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk petani sawit. Kebijakan yang adil, konsisten, dan berpihak pada kepentingan nasional, menurutnya, akan menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan kepastian bagi seluruh pelaku industri.
Dengan sejarah yang telah dilalui, keunggulan serta potensi kelapa sawit sebagai komoditas strategis, GAPKI optimistis dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Eddy berharap rakernas yang diikuti dewan pembina, dewan pengawas, dewan pakar, serta perwakilan seluruh cabang tersebut dapat menghasilkan program kerja dan kegiatan yang powerfull setahun mendatang, khususnya program-program yang menjawab tantangan di depan yang semakin kompleks.
“Dengan pengalaman GAPKI selama 45 tahun, kita akan mampu menyusun program kerja yang handal dan mampu mendorong industri sawit Indonesia tumbuh secara berkelanjutan, inklusif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara,” tegas Eddy.
Selain pembahasan mengenai apa yang akan terus dikontribusikan GAPKI dalam membangun Indonesia, rakernas diawali dengan focus group discussion.
Diskusi yang menghadirkan ketua bidang riset GAPKI, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Kementerian Pertanian, peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) serta Badan Karantina itu mengkaji transformasi riset dan inovasi perkebunan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri kelapa sawit.
