Palmoil.id, Bandung-Industri kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang menghidupi jutaan orang, termasuk kontribusi besar dari para petani swadaya.
Posisi strategis tersebut menuntut kepiawaian tingkat tinggi dalam negosiasi perdagangan internasional untuk menyelaraskan target ekonomi dan standar iklim.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas negosiator Indonesia mutlak diperlukan guna mengadvokasi pencapaian pelestarian domestik dan menjembatani kepentingan nasional dengan ekspektasi pasar global.
Hal itu mengemuka dalam Lokakarya Pengembangan Modul Peningkatan Kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM di Hotel Aston Tropicana, Bandung, Jawa Barat pada 22-24 lalu.
Direktur Penelitian UGM Prof. Dr. Mirwan Ushada, mengatakan pengembangan kapasitas Negosiasi Luar Negeri dan Diplomasi terkait Praktik Minyak Sawit ini dirancang melalui kombinasi pembelajaran konseptual dan praktik untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta dalam bidang negosiasi dan diplomasi internasional.
“Dengan memperkuat keahlian para perwakilan ini, Indonesia dapat mendorong para negosiatornya menjadi katalis strategis yang mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dan ekspektasi pasar global,” kata Mirwan dalam keterangan resminya, Jumat (26/6/2026).
Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer dari Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, menegaskan strategi perluasan akses pasar global bukan sekadar membuka pintu, tetapi juga memahami lanskap regulasi, preferensi konsumen, dan membangun daya saing yang berkelanjutan.
Ia pun menyarankan agar Indonesia dapat meniru Malaysia dengan membentuk Badan Promosi Khusus Sawit (Promotion Agency) dan memanfaatkan market intelligence.
Badan khusus ini sangat dibutuhkan di negara-negara target pasar seperti Afrika dan Timur Tengah untuk fokus memperkuat diplomasi sawit. Salah satunya yang bisa dipertimbangkan adalah kehadiran Promotion Agency khusus untuk sawit.
“Ini akan men-trigger dan meng-encourage setiap strategi dan konten untuk meng-counter negative campaign. Itu lebih fokus, termasuk dalam implementasi sustainability, traceability, dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman dan data kami, coverage dari keterlibatan masyarakat, petani, dan pekerjanya sangat besar di sawit itu,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Responsible Sustainable Palm Oil Initiatives, Dr. Rosediana Suharto mengatakan pemerintah perlu memiliki amunisi data saintifik yang solid dan tak terbantahkan, sekaligus secara serius memperbaiki kelemahan tata kelola lingkungan dan sosial di dalam negeri agar tidak mudah diserang dalam perundingan internasional.
“Orang luar kadang memandang kita rendah. Oleh karena itu, kita harus tegas membela kapasitas kita. Sebenarnya, mereka menolak sawit bukan murni karena benci lingkungannya, melainkan untuk melindungi pasar domestik mereka,” ungkap Rosediana.
Selanjutnya, Fadhil Hasan dari Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menekankan bahwa diperlukan strategi pengalihan fokus ekspor sawit Indonesia ke pasar alternatif seperti Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah.
Hal ini harus dilakukan karena volume ekspor kita diproyeksikan menurun akibat tersedot oleh kebutuhan domestik dengan adanya program B50.
Menurutnya, supaya industri sawit tetap tangguh dan tidak hanya bergantung pada lonjakan harga global sesaat, pemerintah harus memperkuat produktivitas hilirisasi dan memaksimalkan peran perwakilan dagang sebagai ujung tombak untuk menyasar dan membuka pasar-pasar baru tersebut.
“Sebenarnya kita sudah mengekspor sawit ke 160 negara. Jadi dari sisi negara, kita sudah terdiversifikasi. Yang perlu ditekankan adalah negara mana yang harus difokuskan. Minyak sawit sekarang tidak lagi disebut Discounted Oil, tapi sudah menjadi Premium Oil karena harganya cukup tinggi, salah satunya karena konsumsi dalam negeri yang besar. Strategi kita ke depan jangan hanya mengandalkan windfall profit dari geopolitik. Keunggulan kompetitif harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, R&D, dan hilirisasi,” jelasnya.
