Palmoil.id, Jambi- Kementerian Kehutanan memperkuat sinergi bersama Satuan Tugas Penanganan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan pengendalian karhutla di wilayah tersebut.
Penguatan sinergi dilakukan melalui kunjungan kerja Tim Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah Tahun 2026 ke Provinsi Jambi.
Kunjungan dipimpin Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih selaku Koordinator Tim Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan Daerah Tahun 2026 untuk wilayah Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau, didampingi Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) Khairi Wenda dan Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Kehutanan Ahdiyar Syahrony.
Rangkaian kegiatan meliputi briefing bersama Satgas Karhutla Provinsi Jambi, patroli udara bersama Satgas Udara untuk memantau kondisi karhutla, kunjungan ke Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi, serta penyerahan dukungan logistik bagi personel Manggala Agni yang bertugas di lapangan.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga menerima paparan mengenai perkembangan karhutla secara nasional dan kondisi terkini di Provinsi Jambi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur yang terlibat dalam pengendalian karhutla.
Direktur Jenderal PDASRH, Dyah Murtiningsih, menyampaikan bahwa pengendalian karhutla memerlukan penguatan koordinasi, pencegahan sejak dini, edukasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
“Menteri Kehutanan mengoordinasikan supervisi penanganan karhutla di seluruh Indonesia. Seiring dengan peningkatan luas areal terbakar pada Agustus, penguatan dukungan dan koordinasi antarpihak terus dilakukan, termasuk dalam penanganan areal yang terbakar,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Kehutanan terus mendorong penguatan dukungan bagi personel Manggala Agni, termasuk upaya peningkatan kesejahteraan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan.
Sementara itu, Direktur PUPH, Khairi Wenda menyampaikan bahwa dukungan terhadap personel yang bertugas di lapangan merupakan bagian penting dari upaya Kementerian Kehutanan dalam memperkuat pengendalian karhutla.
“Bantuan logistik yang kami serahkan merupakan bentuk kehadiran nyata Kementerian Kehutanan dalam mendukung rekan-rekan Manggala Agni yang berjuang langsung di lapangan. Kami berharap dukungan ini dapat membantu pelaksanaan tugas sekaligus memperkuat semangat dalam upaya pengendalian karhutla di Provinsi Jambi,” ujar dia, Sabtu (15 Agustus 2026).
Pengendalian karhutla di Jambi juga diperkuat melalui kesiapsiagaan pemerintah daerah. Berdasarkan paparan BPBD Provinsi Jambi, wilayah rawan karhutla tersebar di delapan kabupaten. Sebanyak empat kabupaten memiliki kawasan lahan gambut, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
Pemerintah daerah juga telah membentuk 81 posko rawan karhutla dengan dukungan APBD dan para pihak.
Dalam rangkaian patroli udara, tim melakukan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Berdasarkan paparan BNPB, luas areal terbakar di Provinsi Jambi tercatat sekitar 338 hektare.
Perwakilan BMKG turut menyampaikan perkembangan kondisi iklim dan potensi peningkatan risiko karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama dalam memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Kegiatan turut didampingi BPHL Wilayah IV Jambi selaku koordinator wilayah UPT Kementerian Kehutanan di Provinsi Jambi, BKSDA Jambi, BPS Kampar, BPDAS Batanghari, serta Manggala Agni Daops Sumatera IX/Kota Jambi.
Melalui penguatan koordinasi, patroli dan pemantauan, kesiapsiagaan personel, dukungan sarana prasarana, edukasi, serta penegakan hukum, Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah dan para pihak terus berupaya mencegah karhutla sejak dini dan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.
