Palmoil.id, Jakarta-Beredar sebuah surat edaran yang mengatasnamakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terkait Inventarisasi dan Validasi Data Petani Kelapa Sawit Mandiri di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
Dalam keterangan resminya, Surat tersebut mencantumkan nomor SE-001/DPKS.3/2026 dan mengatasnamakan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Dalam surat tersebut, penerima diminta mempersiapkan sejumlah data dan dokumen petani, termasuk nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor kontak, dokumen legalitas lahan, koordinat lahan, luas lahan, serta dokumen kelompok tani.
Surat tersebut juga meminta data dan dokumen dikirimkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui alamat email verifikasi.papua@bpdp.or.id. Surat tercantum ditetapkan di Jakarta pada 6 Juli 2026 dan ditandatangani atas nama Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
“Faktanya, surat edaran tersebut adalah HOAKS dan tidak dikeluarkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan,” bunyi pernyataan itu, Selasa (18/8/2026).
Masyarakat, khususnya pekebun kelapa sawit, diimbau untuk tidak mengikuti instruksi dalam surat tersebut dan tidak memberikan data pribadi, dokumen kepemilikan lahan, maupun dokumen lainnya kepada pihak yang tidak dapat dipastikan keabsahannya.
BPDP mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang mengatasnamakan BPDP melalui kanal komunikasi resmi.
Apabila masyarakat menemukan informasi, surat, atau aktivitas yang mencurigakan dan mengatasnamakan BPDP, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan atau aduan melalui kanal pengaduan resmi HAI DJPb Kementerian Keuangan di hai.djpb.kemenkeu.go.id.
Pastikan kebenaran setiap informasi sebelum memberikan data atau dokumen pribadi. “Jangan mudah percaya. Cek dan konfirmasi melalui kanal resmi,” jelasnya.
