Palmoil.id, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan sesegera mungkin.
Upaya tersebut juga harus disertai dengan perhatian terhadap kesehatan masyarakat terdampak, terutama anak-anak.
Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam selaku Ketua Pengarah Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan menerima laporan langsung dari Kepala BNPB Suharyanto mengenai perkembangan dan capaian penanganan karhutla.
Menko Polkam juga meninjau media center BNPB untuk melihat secara langsung pemantauan titik api serta langkah penanganan yang dilakukan di berbagai daerah.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas komitmen Menko Polkam saat serah terima jabatan (sertijab) untuk segera fokus menangani berbagai isu strategis di bidang politik dan keamanan.
Penanggulangan karhutla menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
“Ini menjadi konsentrasi Bapak Presiden bahwa penanganan ini harus sesegera mungkin,” ujar Menko Polkam Dudung.
Menko Polkam mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait serta meninjau langsung sejumlah daerah terdampak.
Selain percepatan pemadaman, perhatian juga diarahkan pada penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat.
“Dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian yang terkait, khususnya masalah karhutla. Karena memang betul salah satu dampaknya itu sekarang kepada masalah kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak,” katanya.
Menindaklanjuti perhatian tersebut, Kepala BNPB Suharyanto memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak terus dimaksimalkan melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. BNPB juga mendistribusikan berbagai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak.
“Kami terus mengerahkan segala kemampuan yang ada, berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Atas saran Bapak Menko, setiap permasalahan kesehatan masyarakat terdampak, ini kami maksimalkan untuk pelayanan kesehatan,” ujar Suharyanto.
Terkait perkembangan penanganan di lapangan, Suharyanto melaporkan bahwa pada saat kunjungan berlangsung terdapat 186 hektare lahan yang sedang dipadamkan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Upaya pemadaman di enam provinsi tersebut menghadapi tantangan karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut yang membutuhkan penanganan lebih intensif.
Di luar enam provinsi tersebut, BNPB mencatat 13 kejadian karhutla dengan luas sekitar 400 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Suharyanto, kebakaran di wilayah tersebut relatif lebih mudah dipadamkan karena umumnya terjadi di lahan mineral.
Kondisi karhutla masih memerlukan perhatian serius, terutama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Asap tebal di sejumlah wilayah terdampak juga telah mengganggu aktivitas penerbangan. Karakteristik kebakaran di lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena titik api dapat kembali muncul meskipun pemadaman telah dilakukan.
“Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai. Karena ada lagi titik kebakaran baru, itulah uniknya lahan gambut dan sulit sekali dipadamkan,” kata Suharyanto.
Selain perkembangan karhutla, pertemuan tersebut turut membahas usulan penguatan struktur BNPB, termasuk kapasitas kelembagaan dalam menangani konflik sosial. Kepala BNPB mengusulkan pembentukan jabatan Wakil Kepala BNPB serta deputi yang secara khusus menangani konflik sosial.
Menko Polkam menilai penanganan konflik sosial perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari pencegahan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat hingga penanganan dampak apabila konflik terjadi.
Pembahasan juga mencakup usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan bencana di tingkat pusat maupun daerah.
