Palmoil.id, Jakarta-Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati menilai kebijakan pemerintah yang meluncurkan program biodiesel B50 berbahan baku minyak sawit (CPO), menjadi bukti nyata bahwa komoditas sawit nasional memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Menurutnya, implementasi B50 merupakan tonggak penting dalam hilirisasi industri sawit nasional yang selama ini terus didorong oleh berbagai pemangku kepentingan.
“Kami dukung penuh implementasi mandatory B50 yang ditopang daya dukung penggunaan minyak sawit CPO, namun Kementan juga harus memperhatikan ketersediaan CPO nasional,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional, di Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Disisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan sejumlah tantangan terhadap ketersediaan CPO ke depan. Selain itu, implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun.
Ia melihat, implementasi B50 diperkirakan meningkatkan konsumsi domestik CPO sekitar 1-2 juta ton per tahun, sehingga memperketat pasokan ekspor dan menjaga harga CPO tetap tinggi.
“Proyeksi kebutuhan CPO kedepannya juga harus diperhatikan, selain itu infrastruktur kesiapannya juga menjadi hal penting dengan memperhatikan potensi distribusi nasional. Antisipasi agar penggunaan CPO dalam B50 ini juga harus dipastikan tidak mempengaruhi kenaikan harga pangan nasional seperti minyak goreng,” imbuhnya.
Seperti yang diketahui, program B50 merupakan salah satu katalis struktural paling positif bagi industri sawit Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Program ini memberikan sejumlah katalis positif, seperti peningkatan permintaan domestik, penguatan harga CPO, serta penguatan hilirisasi. Dengan meningkatnya konsumsi dalam negeri, maka stok CPO nasional menjadi lebih terkendali, tekanan oversupply berkurang, dan harga CPO menjadi lebih stabil.
