Palmoil.id, Pangkalan Bun-Di tengah tantangan stagnasi produktivitas dan tuntutan pasar global terhadap aspek kemamputelusuran (traceability), Solidaridad hadir membawa peta jalan strategis bagi petani sawit swadaya.
Dalam konferensi 2nd Teknis Kelapa Sawit (TKS) & Field Trip 2026 di Pangkalan Bun, Solidaridad menegaskan bahwa kepastian hukum adalah “pintu masuk” utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri.
Acara secara resmi dibukan oleh Bupati Kotawaringin Barat, HJ. Nurhidayah, S.H., M.H., yang menekankan tentang pentingnya menjaga komitmen lintas sektor dalam wadah forum seperti ini.
Termasuk beberapa isu penting lain yang tidak kalah penting, yaitu perlindungan pekerja, perempuan, anak, dan disabilitas (GEDSI) di sektor sawit.
“Forum ini penting bagi kita untuk terus menjaga narasi dan aksi nyata di lapangan untuk akses dan kesejahteraan petani sawit yang memerlukan jaminan kepastian dari pemerintah,” ujar Nurhidayah.
“Saya juga berharap ke depannya dapat mengadakan forum atau wadah khusus untuk mengkomunikasikan beragam isu yang berkembang dan ada di Lapangan serta merumuskan kebijakan paling tepat,” jelas Bupati Kobar, Nurhidayah.
Melalui sesi diskusi panel bertajuk “Langkah Pasti Menuju Sawit Berkelanjutan”, Solidaridad memaparkan dua pendekatan berbeda yang disesuaikan dengan status fungsi lahan petani di lapangan.
e-STDB: Jembatan Legalitas Lahan APL dan Akses BPDP
Bagi petani yang kebunnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL), Solidaridad mendorong percepatan pendaftaran Surat Tanda Daftar Budidaya elektronik (e-STDB). Dokumen ini menjadi sebuah syarat yang penting karena merupakan bukti pemenuhan standar legalitas dan tata kelola yang baik.
“e-STDB adalah syarat wajib untuk memutus ketergantungan petani pada rantai pasok informal yang sering merugikan. Dokumen ini memberikan pengakuan legal atas hasil kebun mereka, yang menjadi dasar bagi pabrik kelapa sawit untuk menerima TBS petani secara resmi. Selain kepastian hukum, kepemilikan e-STDB secara kolektif merupakan pintu masuk bagi kelompok tani untuk menjangkau berbagai program BPDP, termasuk bantuan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), sarana produksi, beasiswa pendidikan, serta percepatan menuju sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO),” ujar Yeni Fitriyanti, Country Manager Solidaridad Indonesia, Selasa (28 April 2026).
Solidaridad secara aktif memfasilitasi proses ini di Kabupaten Lamandau melalui digitalisasi pemetaan partisipatif menggunakan GPS dan drone untuk memastikan kebun tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan atau Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Hutan Tanaman Rakyat (HTR): Diversifikasi Ekonomi Non-Sawit di Kawasan Hutan
Berbeda dengan strategi di lahan APL, untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan produksi, Solidaridad memperkenalkan keberhasilan skema Perhutanan Sosial melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Hal ini sebagai respon tegas terhadap regulasi yang melarang penanaman kelapa sawit di dalam area persetujuan Perhutanan Sosial.
Di Desa Panopa, Kabupaten Lamandau, Solidaridad mendampingi KTH Mitra Pamaingan yang mengelola HTR seluas 741 hektare.
Alih-alih sawit, kelompok ini dikembangkan untuk mengelola potensi ekonomi alternatif yang lestari melalui 6 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meliputi ekowisata, agroforestry, budidaya kopi, silvopastura, hingga produksi lebah madu.
Kedua pendekatan tersebut diperkuat dengan Sekolah Lapangan (SL) yang komprehensif. Solidaridad memberikan pelatihan teknis mulai dari penggunaan alat pemetaan, manajemen hara, pengendalian hama terpadu, hingga kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
“Kami berperan sebagai jembatan birokrasi dan teknis. Dengan integrasi e-STDB di lahan APL dan Perhutanan Sosial di kawasan hutan, kita dapat memastikan produktivitas sawit meningkat tanpa mengorbankan kelestarian hutan yang tersisa,” jelas pihak Yeni.
Acara ini terselenggara atas kerjasama Media Perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah, Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), dan Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) dalam mendorong peningkatan produktivitas sawit di Kalimantan Tengah.
